DPRD Barito Utara Dorong Percepatan Realisasi Pendidikan Gratis 16 Tahun
- account_circle dev
- calendar_month Senin, 17 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPRD Barito Utara, H. Al Hadi. Foto: Sudut kalteng
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk selaras dengan visi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam mewujudkan pendidikan gratis hingga 16 tahun dan Digitalisasi Pendidikan Kalteng mendapat dukungan penuh dari lembaga legislatif.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, M. Reza Prabowo, mengatakan program Digitalisasi Pendidikan Kalteng di seluruh wilayah Kalteng telah terlaksana 100 persen. Selain itu, program sekolah gratis Gubernur menjamin tidak adanya pungutan biaya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Menanggapi hal ini, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan keselarasan visi Pemkab Barito Utara dengan Pemprov Kalteng.
Bupati menjelaskan dari sekitar 3.000 peserta didik kurang mampu di Barito Utara, sebanyak 12,9 persen telah menerima bantuan pendidikan, dan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mencakup seluruh siswa yang memenuhi kriteria pada tahun 2026.
Anggota DPRD Barito Utara, H. Al Hadi, menyambut baik dan mengapresiasi langkah konkret Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan bebas biaya, terutama bagi keluarga kurang mampu.
H. Al Hadi menyatakan, komitmen untuk mencakup 100 persen siswa kurang mampu pada tahun 2026 harus didukung dengan pengalokasian anggaran yang maksimal dan tepat sasaran.
“Visi Pendidikan Gratis di daerah kita 16 tahun ini adalah program yang sangat mulia. Kami akan terus mendorong agar alokasi anggaran yang direncanakan untuk tahun 2026 benar-benar diprioritaskan. Tidak boleh ada lagi alasan bagi anak-anak kurang mampu di Barito Utara untuk putus sekolah hanya karena masalah biaya,” ucap legislator PKB itu, Senin (17/11/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi data antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk memastikan data penerima bantuan pendidikan (siswa kurang mampu) valid dan up-to-date, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Digitalisasi yang sudah 100 persen di Kalteng harus dimanfaatkan juga untuk mempermudah proses pendataan dan penyaluran bantuan pendidikan ini,” tutupnya.(iis)
- Penulis: dev
