DPRD dan Pemkab Barito Utara Sepakati Skema Multiyears 2026–2029 untuk Lima Program Strategis

MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara resmi menyepakati pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis melalui skema tahun jamak (multiyears) untuk periode 2026–2029, dalam rapat bersama yang digelar, Kamis (30/4/2026).

Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam percepatan pembangunan daerah, khususnya untuk mendukung konektivitas antarwilayah, meningkatkan akses masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kecamatan di Barito Utara.

Dalam rapat tersebut, Bupati Barito Utara, Shalahuddin memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan melalui skema multiyears. Di antaranya pembangunan Jembatan Sikan- Tumpung Laung yang ditargetkan selesai pada tahun 2029, pembangunan Jembatan Lemo-Lemo Seberang yang ditargetkan rampung pada 2028, serta pembangunan Jembatan Lahei Seberang- Lahei yang juga ditargetkan selesai pada tahun 2029.

Selain itu, program strategis lainnya meliputi peningkatan Jalan Km 34 – Simpang Mampuak-Simpang Benangin, serta pelebaran jalan di Kota Muara Teweh beserta pembangunan kembali kawasan yang terdampak pembebasan tanah untuk pelebaran jalan.

Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini menyampaikan bahwa skema tahun jamak dipilih untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan proyek-proyek besar yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun anggaran.

“Dengan skema ini, pembangunan tidak terputus di tengah jalan karena pergantian tahun anggaran. Ini merupakan langkah serius untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Barito Utara,” ujar Mery Rukaini.

Bupati Barito Utara, Shalahuddin menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk mengawal seluruh program ini agar selesai tepat waktu dan memberikan dampak nyata, terutama dalam membuka keterisolasian wilayah serta memperlancar akses antarwilayah,” ungkap Shalahuddin.

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sepakat bahwa seluruh pembangunan tersebut akan dimulai sejak Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 hingga APBD Tahun Anggaran 2029.

Persetujuan bersama atas pelaksanaan pembangunan dengan skema multi years ini nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan Jembatan Lahei Seberang – Lahei yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara.

Untuk tahun 2026, proyek ini diawali dengan penyusunan Feasibility Study (FS), UKL-UPL, dan Detail Engineering Design (DED) dengan pagu anggaran sebesar Rp25 miliar. Selain itu, pekerjaan awal juga mencakup pengadaan pipa baja diameter 600 mm tebal 12 mm, pemancangan pipa baja, pembesian, hingga pengecoran pilar utama jembatan.

Pada tahap pelaksanaan multi years 2026–2029, pekerjaan dilanjutkan dengan pembangunan pilar P1 dan P2, pengadaan RB60 sebanyak empat unit, pengadaan baja girder B30, pemancangan pipa baja, pembesian, pengecoran, pembangunan fender, hingga pengadaan jembatan pelengkung B-120 pada bentang P5-P6.

Sementara pada tahap reguler 2027–2029, pekerjaan difokuskan pada erection RB60, erection baja girder B30, erection jembatan pelengkung B-120, serta penyelesaian lantai dan oprit jembatan.

Seluruh fraksi DPRD menyetujui program tersebut secara aklamasi. Pemerintah berharap dukungan penuh dari masyarakat agar seluruh pembangunan strategis ini dapat berjalan lancar demi kemajuan Barito Utara.

Dengan terealisasinya proyek-proyek tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat semakin lancar, distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, serta pemerataan pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah pelosok Kabupaten Barito Utara. (eza)