Legislator Barito Utara Dorong Pengelolaan Pasar Profesional
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara, H. Tajeri.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MUARA TEWEH – Pengelolaan pasar di Kabupaten Barito Utara dinilai perlu terus dibenahi agar lebih profesional, mandiri, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu model yang dapat dipelajari adalah pengelolaan pasar melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar seperti yang diterapkan di Kota Kediri, Jawa Timur.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri, berharap model tersebut dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan tata kelola pasar daerah, baik dari sisi pelayanan kepada pedagang maupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
“Harapannya, pengelolaan pasar di Barito Utara ke depan semakin tertata, pelayanan kepada masyarakat meningkat, pedagang merasa nyaman, dan kontribusinya terhadap PAD semakin optimal,” kata Tajeri, Jumat (16/10/2026).
Menurut legislator dari Partai Gerindra Barito Utara ini pengelolaan pasar secara profesional dan transparan berpotensi menjadikan pasar sebagai sumber PAD yang berkelanjutan. Pendapatan yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai pemeliharaan, renovasi, serta perbaikan sarana dan prasarana pasar tanpa terlalu bergantung pada APBD.
Meski demikian, penerapan sistemnya perlu didahului kajian menyeluruh, meliputi potensi pendapatan, kondisi aset, mekanisme retribusi, kebutuhan operasional, serta kemampuan pengelola dalam menjaga keberlanjutan usaha. Pengawasan dan akuntabilitas juga harus diperhatikan agar tidak membebani pedagang maupun masyarakat.
Pengelolaan yang baik diharapkan mampu menciptakan lingkungan pasar yang bersih, nyaman, dan tertata, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pengalaman Kota Kediri dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD dalam merumuskan sistem pengelolaan yang sesuai dengan kondisi daerah. (eza)
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar