Bupati Barito Utara Pimpin Rakor Percepatan Pelebaran Jalan di Muara Teweh
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Bupati Barito Utara, Shalahuddin saat berjabat tangan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara, Shalahuddin didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan dan Sekretaris Daerah, Muhlis memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan pelebaran sejumlah ruas jalan di dalam Kota Muara Teweh, Senin (5/10/2026).
Rapat tersebut menekankan pentingnya keterbukaan, transparansi, serta perlindungan hak masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan.
Dalam rakor tersebut, Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa seluruh proses pelebaran jalan harus dilaksanakan secara terbuka, adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Karena itu, informasi mengenai rencana pembangunan, tahapan pelaksanaan, batas area pelebaran, hingga dampak yang ditimbulkan harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Ia meminta agar setiap persoalan yang muncul di lapangan diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.
Upaya percepatan pembangunan, menurutnya, tetap harus memperhatikan dan menghormati hak masyarakat atas lahan, bangunan, maupun tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain membahas percepatan pelebaran jalan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Bapperida dengan Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh beserta jajaran serta Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh beserta jajaran.
Silaturahmi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang tertib dan transparan, sekaligus mendorong kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Bupati Shalahuddin menyampaikan pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dialog serta musyawarah dengan masyarakat menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama apabila terdapat permasalahan dalam proses pelebaran jalan.
“Pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan secara adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita cari titik temu melalui musyawarah, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat,” pungkasnya. (eza)
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar